TNI-Polri Jalin Sinergitas Gaungkan Perang Lawan Black Campaign Saat Pemilu 2024

Oleh : Ahmad Dzul Ilmi Muis

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) selaku aparat keamanan di Tanah Air terus berupaya untuk menjalin sinergitas dalam menggaungkan perang untuk melawan adanya black campaign pada saat pelaksanaan pesta demokrasi dan kontestasi politik, yakni pada perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang.

Dalam upaya untuk senantiasa menjaga ketertiban dan keamanan menjelang Pemilu tersebut, Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu) Iyang Hendriyana, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di Desa Suganangan Polsek Ciawigebang Polres Kuningan Polda Jabar, bersama dengan pihak terkait lainnya terus melaksanakan kegiatan sambang ke pemerntahan desa setempat.

Tentunya bukan tanpa alasan kegiatan tersebut terus digencarkan. Seluruhnya bertujuan untuk semakin memperkuat sinergitas dari keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta mengajak secara bersama-sama untuk senantiasa menjaga kondusifitas menjelang pesta demokrasi mendatang.

Selain itu, aparat keamanan dari personel gabungan TNI dan Polri juga melakukan sosialisasi pendidikan pemilih (Sosdiklih) demi mencegah agar masyarakat tidak sampai menjadi glput dan juga terus memberikan imbuan agar masyarakat selalu meningkatkan kewaspadaan diri mereka masing-masing terhadap adanya ancaman black campaign atau kampanye hitam.

Beberapa hal yang bisa dikategorikan sebagai black campaign sendiri merupakan sebuah model kampanye dengan cara membuat suatu isu tertentu ataupun gosip dengan tidak didukung adanya fakta serta bukti yang jelas. Hal tersebut juga bisa dikatakan sebagai sebuah fitnah, yang mana masuk ke dalam sebuah ancaman cukup serius dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Maka dari itu, pihak aparat keamanan terus menekankan bagaimana pentingnya kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi jika mendapati isu apapun, utamanya di dunia medis sosial lantaran siapapun bisa membuat suatu isu dengan sangat mudah. Terlebih, dalam media sosial sendiri justru penyebaran hoaks serta kampanye hitam seringkali terjadi.

Sehingga ketika masyarakat mendapati suatu isu apapun yang dirasa bersifat sangat memojokkan dan mengganjal, sebisa mungkin agar tidak terlalu cepat untuk menelannya mentah-mentah, apalagi sampai kemudian turut menyebarkannya karena justru sama saja dengan menambah rantai berita bohong atau hoaks tersebar luas.

Seluruh masyarakat juga diajak untuk mampu menciptakan kondisi Pemilihan Umum 2024 dengan aman, damai dan bermartabat. Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Ciawigebang Ajun Komisaris Polisi (AKP) Ayi Sujana menegaskan bagaimana komitmen yang sangat kuat dimiliki oleh aparat keamanan dari jajaran personel gabungan TNI dan Polri dalam menjunjung tinggi netralitas dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.

Dengan adanya sinergitas yang kuat dari aparat keamanan TNI dan Polri, tentu diharapkan hal tersebut akan mampu menjadi sebuah contoh sangat positif bagi masyarakat dalam upaya mereka untuk menciptakan lingkungan yang kondusif menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum 2024.

Di sisi lain, Polri, TNI hingga Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) juga menggencarkan simulasi pengamanan menjelang Pemilu 2024 mendatang. Terkait hal tersebut, Kapolda Jatim, Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Toni Harmanto mengatakan bahwa pihaknya tidak hanya akan melakukan antisipasi akan pengamanan di lapangan saja, namun juga mengawasi jika ada black campaign yang biasanya ditemui di media sosial.

Beberapa langkah dilakukan oleh aparat dalam hal tersebut, yakni dengan menggiatkan publikasi serta sosialisasi akan bahayanya peredaran berita bohong atau hoaks, serta juga terus mengingatkan seluruh masyarakat di Indonesia dan melakukan patroli siber di media sosial sehingga jika didapati sesuatu yang menggangu atau mengancam akan bisa langsung segera teratasi dengan baik.

Tidak tanggung-tanggung, bahkan aparat keamanan memastikan bahwa pihaknya akan langsung menindak dengan sangat tegas apabila memang ditemukan adanya pelanggaran terkait dengan Pemilihan Umum 2024 mendatang termasuk jika ada pihak yang menyebarkan berita bohong (hoaks) dan juga melakukan black campaign.

Langkah-langkah penindakan tegas tersebut diantaranya adalah mulai dari memberikan sanksi berupa pidana, hingga melakukan penurunan unggahan ataupun takedown jika ditemui adanya unggahan yang dianggap sudah menyalahi aturan yang berlaku demi terus menegakkan kualitas demokrasi di Tanah Air.

Semua langkah tersebut dilakukan setiap hari oleh aparat keamanan tanpa mengenal kata lelah agar antisipasi bisa terjadi dengan sangat maksimal hingga sesegera mungkin melakukan takedown supaya penyebaran berita hoaks dan juga kampanye hitam tidak semakin luas tersebar di masyarakat dan mata rantai penyebarannya pun bisa langsung diputuskan.

Berkaitan dengan bagaimana upaya untuk melakukan oengamanan di sejumlah titik rawan di Tanah Air ketika pelaksanaan Pemilu 2024, pihak aparat keamanan memastikan akan terus berkonsentrasi dan juga menyesuaikan bagaimana ekskalasi di setiap wilayah supaya bisa menggunakan pendekatan yang tepat.

Namun tentnya untuk bisa memastikan kelancaran di beberapa titik rawan, aparat keamanan sendiri memerlukan beberapa support peralatan. Maka dari itu, pelibatan para tokoh masyarakat dan juga tokoh agama menjadi sangat penting agar pelaksanaan Pemilu bisa berlangsung dengan aman, tertib dan damai. Dinergitas dari seluruh pihak termasuk TNI dan Polri untuk bersatu dalam melawan adanya black campaign merupakan hal yang patut diapresiasi sangat tinggi.

)* Penulis adalah alumni Fisip Unair