Oleh : Jery Liben)*
Pembangunan infrastruktur terus dikebut oleh pemerintah demi mengejar ketertinggalan Papua dengan wilayah lain dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Konektivitas antar wilayah di Papua akan terus dihubungkan agar keterisolasian dapat dipangkas. Papua juga memiliki potensi besar terutama di bidang industri, pertambangan, pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata. Sehingga, masyarakat akan mendapat efek domino dari pembangunan infrastruktur tersebut. Mulai dari terpangkasnya biaya logistik, berkembangnya hasil komoditas lokal, serta pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Terobosan demi terobosan pembangunan infrastruktur terus dikebut dengan lebih terpadu, tepat, fokus dan bersinergi dengan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Tujuannya adalah memangkas administrasi, meningkatkan pelayanan kesehatan serta fasilitas pendidikan. Dengan pembangunan yang merata, maka masyarakatnya akan makin maju.
Suatu daerah memang membutuhkan sebuah transportasi yang memadai untuk bisa menjangkau wilayah lain dengan mudah. Seperti jalan, bandara hingga pelabuhan menjadi mobilitas terpenting untuk melakukan aktivitas jual beli. Memang dengan adanya aktivitas tersebut juga pastinya dapat membantu meningkatkan ekonomi pendapatan daerah.
Pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia memperlihatkan keseriusan pemerintahan era Presiden Jokowi untuk memajukan Papua. Jika infrastruktur telah terbangun, diharapkan jarak antar wilayah serta kantor pemerintah provinsi dengan rakyat akan makin dekat.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan komitmen Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam menyukseskan visi Presiden Jokowi untuk meraih Indonesia Emas di Tahun 2045 dan menjadi lima besar negara dengan pertumbuhan ekonomi terkuat di dunia diimplementasikan dengan pembangunan infrastruktur. Pihaknya menjelaskan, sejumlah capaian infrastruktur transportasi hingga 2023 lalu diraih melalui pembiayaan kreatif (Creative Financing) non- APBN. Ini merupakan salah satu strategi Kementerian Perhubungan untuk memacu pembangunan di tengah keterbatasan APBN.
Pihaknya mengklaim, Sektor transportasi berperan penting untuk mewujudkan visi tersebut, karena dengan membangun infrastruktur transportasi yang merata di seluruh wilayah Indonesia, akan menciptakan konektivitas antarwilayah dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa. Budi mengatakan, selama kurun waktu 10 tahun terakhir, tren pagu APBN semakin menurun. Sementara, kebutuhan pembangunan transportasi berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kemenhub 2020-2024 mencapai Rp1.288 triliun dan kemampuan APBN hanya 20 persennya. Oleh karenanya pihaknya terus mendorong pendanaan kreatif di antaranya melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun investasi swasta murni, dan mengoptimalkan Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Kemenhub yang mampu meraih Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Sementara, pembangunan infrastruktur akan selaras dengan datangnya investasi masuk ke Papua. Dampaknya, kesejahteraan masyarakat Papua akan meningkat. Papua akan menjadi wilayah yang maju dan makmur seperti di pulau Jawa dan daerah lainnya.
Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), Otto Ihalauw mengatakan Pemerintah telah membuat Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022–2041, dan terdapat tiga misi besar pembangunan Papua, yakni Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. Sehingga, fokus pemerintah nantinya akan membangun sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan yang membutuhkan infrastruktur dasar yaitu jalan, jembatan, bandara, maupun pelabuhan. Rencana aksi pembangunan papua telah tertuang dalam RIPPP untuk 20 tahun kedepan, dan itu harus dijabarkan oleh Pemerintah daerah melalui kegiatan yang nyata dan tepat sasaran. Oleh karena itu, BP3OKP akan memastikan tata kelola dan perencanaan program, penganggaran, pertanggungjawaban serta pengawasan untuk percepatan pembangunan di Papua Barat Daya nantinya harus dilakukan dengan baik.
Bicara pembangunan di tanah Papua kedepan ada dua sumber dana yakni otsus dan sumber dana dari Kementerian/ Lembaga Negara, maka seluruh perencanaan pembangunan itu harus dilakukan secara baik dan terperinci. Sehingga kedepan, pembangunan di Papua tidak akan menggunakan pendekatan Top Down namun harus dilakukan secara Bottom Up dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.
Pihaknya menjelaskan konektivitas antar daerah menjadi penting untuk ditingkatkan dan disegerakan, terutama agar pendidikan, informasi hingga aliran barang, jasa dan manusia berjalan lancar, efektif dan efisien. Pembangunan infrastruktur akan selaras dengan datangnya investasi masuk ke Papua. Dampaknya, kesejahteraan masyarakat Papua akan meningkat. Papua akan menjadi wilayah yang maju dan makmur seperti di pulau Jawa dan daerah lainnya.
Keselarasan pembangunan infrastruktur jalan dengan perbaikan layanan dasar pendidikan, kesehatan, dan penyediaan listrik akan mengefektifkan program dan visi misi Pemerintah menyejahterakan Papua. Ketepatan jenis infrastruktur konektivitas dengan karakteristik wilayah dan pergerakan masyarakatnya diimplementasikan berupa pengembangan/inovasi infrastruktur air dan udara. Sehingga, pembangunan di Papua tidak sekadar melihat capaian angka sebagai legacy, namun mengoptimalkan segala aspek sebagai bagian dari memenuhi kebutuhan masyarakat Papua.
Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, pembangunan masyarakat Papua perlu ditopang dengan peningkatan akses infrastruktur dasar dan konektivitas, kualitas lingkungan hidup, tata kelola pembangunan yang baik, serta memperhatikan tanah adat/ulayat, kebudayaan, dan harmoni sosial sebagai prasyarat keberhasilan tercapainya sasaran pembangunan. Selain itu, dengan melihat perubahan dan dinamika pembangunan, upaya percepatan pembangunan di Papua akan memperhatikan pengarusutamaan (mainstreaming) gender, sosial budaya, transformasi digital, serta resiliensi bencana dan perubahan iklim sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis dalam rangka mencapai sasaran pembangunan.
)*Penulis Mahasiswa Papua Tinggal di Yogyakarta
