Depok, Dinamikaonline.com- Pemerintahan Wali Kota Depok Supian Suri dan Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah telah menentukan program prioritas yang akan segera digarap.
Program prioritas tersebut terbagi menjadi tujuh bidang yakni pendidikan hingga pemerintahan dan pelayanan publik.
Berikut adalah tujuh program prioritas Supian-Chandra:
1. Pendidikan
• Pemerataan dan revitalisasi sarana pendidikan, termasuk perbaikan 197 sekolah rusak ringan, 41 sekolah rusak sedang dan 20 sekolah rusak berat.
• Program bimbingan belajar gratis bagi 10.000 siswa untuk masuk perguruan tinggi negeri.
• Beasiswa atau bantuan kuliah gratis bagi warga berprestasi.
• Dukungan khusus bagi anak berkebutuhan khusus melalui Rumah Didik Anak Istimewa.
2. Kesehatan
• Pemerataan layanan kesehatan dengan pembangunan puskesmas baru dan rehabilitasi 13 puskesmas.
• Rencana pembangunan RSUD khusus layanan ginjal di RSUD ASA Tapos.
• Pemeriksaan kesehatan gratis untuk calon pengantin.
3. Infrastruktur dan Lingkungan
• Pembangunan sistem drainase kota yang lebih terintegrasi untuk mengatasi banjir.
• Penutupan TPA Cipayung dan pengembangan sistem pengelolaan sampah modern.
• Pembangunan jalan tembus untuk mengurangi kemacetan di sejumlah titik, termasuk Jalan Raya Sawangan, Juanda, dan Tapos.
4. Ekonomi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
• Program UMKM Naik Kelas dengan penyediaan fasilitas jualan gratis di ruang publik.
• Pengembangan lahan pertanian modern di setiap kecamatan.
• Pembentukan Balai Latihan Kerja (BLK) digital sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja.
5. Sosial dan Keberagaman
• Perlindungan sosial bagi penjaga rumah ibadah dan pekerja rentan melalui jaminan sosial tenaga kerja.
• Penyediaan fasilitas wisata keberagaman.
6. Olahraga dan Kebudayaan
• Pembangunan pusat latihan cabang olahraga prestasi.
• Penyediaan ruang terbuka kreatif dan gedung pertunjukan bertaraf nasional.
7. Pemerintahan dan Pelayanan Publik
• Alokasi dana Rp300 juta per RW per tahun untuk pemberdayaan masyarakat.
• Pengembalian layanan administrasi kependudukan ke tingkat kelurahan.
• Peningkatan kesejahteraan ASN dan tenaga non-ASN. (Red)
