JAKARTA, DINAMIKAONLINE- Jokowi memulai karier politiknya menjadi Wali Kota Solo, Jawa Tengah, pada 2005, dengan diusung PDI Perjuangan.
Lima tahun kemudian, dia kembali terpilih sebagai wali kota dengan perolehan suara lebih dari 90%.
Pada 19 Maret 2012, Jokowi mendaftarkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Saat itu, Jokowi mendaftarkan diri bersama calon wakilnya Basuki Tjahaja Purnama atau disapa Ahok.
Pasangan yang kemudian dikenal dengan sebutan Jokowi-Ahok itu maju dengan diusung oleh PDIP dan Partai Gerindra. Ratusan pendukung mereka yang hadir ke KPU DKI saat itu kompak memakai kemeja yang disebut sebagai ‘baju kotak-kotak’.
Berselang dua tahun kemudian, yakni pada 2014, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengeluarkan surat perintah harian yang isinya mendukung Joko Widodo alias Jokowi sebagai calon presiden PDI Perjuangan.
Pada saat itu, Joko Widodo mengatakan dirinya telah mendapat mandat dari Ketua Umum PDI Perjuangan sebagai calon presiden partai tersebut.
“Dengan mengucap Bismillahirahmanirahim, saya siap melaksanakannya,” tegasnya.
Jokowi menang dalam Pilpres 2014 dan mengundurkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta.
Menjelang Pilpres 2019, PDIP kembali menetapkan Joko Widodo sebagai calon presiden periode 2019-2024. Keputusan tersebut ditetapkan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan III Tahun 2018 di Bali.
Selama periode tersebut, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, sempat menegaskan peranan penting PDIP berperan penting terhadap karier Joko Widodo.
“Pak Jokowi itu ngono loh mentang-mentang. Lah iya padahal Pak Jokowi kalau enggak ada PDIP kasihan dah,” kata Megawati saat memberikan pidato politik dalam peringatan HUT ke-50 PDIP di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/1/2023).
Merespons pernyataan Megawati, Jokowi hanya tersenyum.
Megawati juga beberapa kali menyebut status Jokowi sebagai petugas partai.
“Saya bilang Pak Jokowi petugas partai. Hayo, mau dibully lagi?” kata Megawati, dalam pidato peresmian Kebun Raya Mangrove di Surabaya, Jawa Timur pada Rabu (26/07/2023).
Menurut Megawati, wajar Jokowi disebut petugas partai karena dirinyalah yang pertama kali mencalonkan Jokowi sebagai capres di Pilpres 2014 dan 2019.
“Enggak boleh ngomong kader, enggak boleh ngomong petugas partai. Saya bilang, bodo amat. Loh orang partai kita emangnya gitu, kok yang lain ikut mau nimbrung-nimbrung, intervensi? Ya enggak lah,” cetus Megawati dalam acara yang sama.
Hubungan antara Joko Widodo dan PDIP berubah menjadi rival dalam Pilpres dan Pilkada 2024.
Pada Pilpres 2024, Ganjar Pranowo yang merupakan kader PDIP kalah oleh pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Kemudian, pada Pilkada 2024, sejumlah pasangan calon yang diusung PDIP kalah oleh pasangan calon sokongan Jokowi di wilayah ‘kandang banteng’, khususnya di Jawa Tengah (Jateng) dan Sumatra Utara (Sumut)..
Istilah ‘kandang banteng’ merujuk pada pusat kekuatan pendukung PDIP.
Dan endingnya pada Sabtu 14 Desember 2024 DPP PDI Perjuangan resmi memecat Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, beserta Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, dan Calon Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution sebagai kader partai PDI Perjuangan (Wans)
