Oleh : Gema Iva Kirana )*

Para cendekiawan di Indonesia terus berupaya untuk menciptakan kesejukan, utamanya menjelang pelaksanaan pesta demokrasi dan kontestasi politik melalui perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Upaya yang dilakukan oleh para cendekiawan tersebut patut untuk terus didukung sepenuhnya.

Salah satu gerakan para cendekiawan itu berasal dari Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Fatah Sulaiman bahwa pihaknya sangat berharap agar seluruh proses berjalannya demokrasi melalui pelaksanaan Pemilu Serentak nanti bisa digelar secara adil, aman dan damai.

Pihak Untirta terus menunjukkan bagaimana komitmen kuat mereka untuk mendorong lingkungan kampus secara inklusif dan demokratis. Diharapkan dengan terciptanya lingkungan kampus yang demikian, maka akan turut mendukung agar penyelenggaraan Pemilu bisa berlangsung dengan menjunjung tinggi integritas, demokratis, jujur dan adil dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Imbauan yang diserukan itu dalam rangka mengajak kepada para akademisi agar berperan aktif dan turut serta dalam memberikan kesejukan dan pencerahan kepada seluruh masyarakat pula. Pasalnya, tidak bisa dipungkiri bahwa pihak kampus sangat berkepentingan untuk mengupayakan agar Pemilu dapat berjalan dengan penuh kedamaian dan menjunjung tinggi integritas.

Jika diibaratkan para kaum cendekiawan akan menjadi menara air yang akan mampu memberikan kesejukan dan juga pencerahan kepada seluruh masyarakat untuk secara bersama-sama mampu berpartisipasi dalam menyukseskan Pemilihan Umum.

Jika berbicara di Indonesia sendiri, yang merupakan sebuah negara yang menjunjung tinggi asas demokrasi, maka terjadinya perbedaan pilihan atau pendapat dan pandangan dalam hal politik, ketika terjadi Pemilu seperti sekarang ini merupakan hal yang sangat wajar dan biasa.

Karena memang wajar terjadi perbedaan pandangan dan pilihan politik, sehingga diharapkan seluruh pihak bisa saling menghormati adanya perbedaan satu sama lain dengan tidak menjelekkan, mendiskriminasi hingga mendiskreditkan pihak lain yang memiliki pilihan politik berbeda dengannya.

Setiap warga negara dalam sebuah negeri yang menjunjung prinsip atau asas demokrasi seperti halnya di Indonesia, jelas memiliki hak untuk bisa menentukan sikap ataupun pilihan dan pandangan politik mereka masing-masing. Oleh karena berangkat dari kepemilikan hak yang sama, sehingga hendaknya mampu saling menghargai satu sama lain.

Bagaimana terjadinya dinamika politik belakangan ini juga merupakan bagian nyata dari adanya demokrasi di Tanah Air, sehingga dalam hal politik, tentu sifatnya sangatlah cair karena memang setiap individu tidak terkecuali, mereka memiliki hak secara konstitusional yang bahkan juga telah dijamin oleh Undang-Undang (UU) sebagai pedoman hidup bagi berwarganegara di Indonesia ini.

Siapapun nantinya yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, yang mana akan memimpin bangsa ini hingga lima tahun ke depan, tentunya harus didukung dengan penuh oleh segenap elemen masyarakat dan jangan sampai justru menjadikan adanya konflik baru tercipta untuk kesejukan bersama.

Selain dari Untirta, sejumlah guru besar dan para dosen di Institut Teknologi Bandung (ITB) yang tergabung ke dalam Komunitas Guru Besar dan Dosen ITB Peduli Demokrasi Berintegritas Mencegah Kemunduran Demokrasi juga mendeklarasikan sikap mereka menjelang pencoblosan.

Salah seorang Guru Besar ITB, Daryono mengatakan bahwa deklarasi yang mereka gaungkan itu sebagai bentuk kepedulian para cendekiawan terhadap demokrasi di Indonesia saat ini dan bahkan sampai yang akan datang nantinya. Harapan sangat besar dituturkan kepada para pemimpin yang akan memimpin bangsa ini ke depan agar mereka bisa benar-benar berfokus kepada masyarakat.

Guru besar lainnya, Yasraf Amir mengatakan bahwa hendaknya Pemilu yang akan digelar sebentar lagi diharapkan mampu menjadi sebuah gelaran kontestasi politik yang menjunjung tinggi keberadaban. Pemilu hendaknya tidak dilakukan dengan cara yang kurang beradab seperti terjadinya praktik kecurangan, tidak jujur, menipu dan sebagainya.

Pemilu yang menjunjung keberadaban sendiri merupakan sebuah pesta demokrasi yang di baliknya terdapat nilai yang diperjuangkan seperti nilai-nilai kejujuran, integritas, kesantunan dan lainnya. Karena budaya kejujuran dan kesantunan itu merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia sehingga jangan sampai dihilangkan.

Jangan sampai ada pihak yang justru berupaya untuk merusak tatanan akan budaya kejujuran dan kesantunan tersebut sehingga mampu timbul kerawanan demokrasi seperti terjadinya polarisasi dan keterbelahan diantara masyarakat yang sangat mengancam kesatuan bangsa.

Kaum cendekiawan di Indonesia itu terus berupaya supaya gelaran Pemilu bisa berjalan dengan jujur, adil dan damai serta menjunjung tinggi hak asasi dari setiap pemilih. Dengan terlaksananya proses Pemilihan Umum yang benar, maka nantinya juga akan memunculkan pemimpin sebagai seorang negarawan serta mampu menjadi teladan dalam menegakkan aturan hukum dan etika publik untuk membangun demokrasi di Indonesia menjadi jauh lebih berkualitas lagi.

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute