Oleh: Alfonsus Kayame*
Pemerintah Papua telah mengambil langkah penting dalam melibatkan masyarakat Papua dalam merancang masa depan daerah mereka. Dengan menggelar konsultasi publik untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, mereka berupaya menyerap masukan dan aspirasi dari seluruh komponen masyarakat, bertujuan untuk memetakan topik permasalahan dan isu strategis yang perlu diperhatikan dalam merancang draft rancangan RPJPD Papua.
Plt. Asisten Bidang Pemerintahan Setda Papua, Yohanis Walilo menyampaikan bahwa dalam konsultasi publik tersebut, ada upaya yang jelas untuk memetakan intervensi kebijakan yang akan dilakukan selama 20 tahun ke depan. Pemerintah Papua juga menekankan pentingnya memperhatikan hasil evaluasi RPJPD sebelumnya serta keselarasan terhadap dokumen-dokumen perencanaan lainnya seperti RPJPN, RIPPP, dan RTRW. Upaya ini tidak hanya melibatkan aspek pembangunan ekonomi, tetapi juga aspek sosial, tata kelola pemerintahan, supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.
Salah satu hal yang patut dicontoh adalah penekanan pada penghormatan terhadap nilai-nilai adat, budaya, dan agama masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP). Ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan memperhitungkan dan menghormati identitas dan kebutuhan masyarakat setempat.
Evaluasi terhadap RPJPD sebelumnya juga menjadi bagian integral dari proses ini. Melalui evaluasi tersebut, pemerintah dapat mengevaluasi capaian pelaksanaan RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005-2025 secara komprehensif dan holistik. Dengan demikian, mereka dapat mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dan menyesuaikan strategi pembangunan ke depannya.
Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan Papua dalam jangka panjang. Dengan memperhatikan masukan dari masyarakat dan menyesuaikan rencana pembangunan dengan kondisi dan kebutuhan lokal, pemerintah Papua berupaya menciptakan rencana pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Pemerintah Papua menunjukkan komitmennya dalam memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Ini penting untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat Papua.
Secara keseluruhan, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Papua untuk mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan jangka panjang daerah ini patut diapresiasi. Dengan memperhatikan masukan dari berbagai komponen masyarakat serta menyesuaikan rencana pembangunan dengan kondisi lokal, diharapkan Papua dapat mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaya guna bagi seluruh masyarakatnya.
Masyarakat Papua harus mengapresiasi langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam mengikutsertakan mereka dalam proses perencanaan pembangunan jangka panjang daerah. Melalui konsultasi publik untuk penyusunan RPJPD 2025-2045, pemerintah Papua memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam merancang masa depan daerah mereka. Ini adalah kesempatan yang langka dan berharga untuk masyarakat Papua untuk menyuarakan aspirasi, kebutuhan, dan harapan mereka.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk mengungkapkan bahwa 12 roadmap yang merupakan amanat UU Daerah Otonomi Baru (DOB) telah dilaksanakan dengan baik, menunjukkan komitmen mereka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Adapun roadmap tersebut mencakup berbagai aspek pembangunan, mulai dari pembentukan perangkat daerah hingga pengisian anggota DPRP/DPRK. Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan, pengelolaan keuangan, pelaksanaan pemilu, serta pembentukan dan pengisian anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) juga telah dilaksanakan dengan baik.
Ribka Haluk juga mengungkapkan bahwa pemerintah Papua telah mempercepat pembangunan infrastruktur untuk memastikan kehadiran pemerintah di daerah DOB tersebut. Meskipun beberapa pembangunan dilakukan melalui APBD karena dinamika pengadaan tanah, pihaknya telah melakukan langkah-langkah untuk memastikan kelancaran pembangunan tersebut.
Apresiasi penting untuk membangun kerjasama dan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan saling mendukung dan bekerja sama, mereka dapat mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan Papua secara keseluruhan.
Dengan melibatkan diri dalam proses perencanaan pembangunan dan memberikan masukan yang konstruktif, masyarakat Papua dapat memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka, serta meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan.
Dengan demikian, kebijakan yang diambil oleh pemerintah Papua dalam mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan jangka panjang daerah bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat Papua secara keseluruhan. Melalui partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, diharapkan Papua dapat mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaya guna bagi seluruh masyarakatnya.
*Penulis merupakan mahasiswa Jambi asli Papua
