Oleh : Anindira Putri Maheswani )*
Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi ajang yang tidak hanya sekadar menentukan pemenang dalam pertarungan politik, tetapi juga sebagai momentum kuat untuk memperkokoh persatuan bangsa. Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki baru-baru ini menyuarakan sebuah ajakan yang penting dalam rangka menyongsong Pemilu 2024.
Dalam sebuah acara Silatnas Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dasuki mengimbau agar Pemilu berlangsung dengan damai, jujur, dan adil. Pernyataan ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan dan persatuan dalam proses demokrasi.
Pemilihan umum, sebagai pesta demokrasi lima tahunan, memegang peran krusial dalam menentukan arah bangsa Indonesia. Oleh karena itu, warga negara diharapkan dapat menjaga Pemilu agar berjalan aman, damai, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat.
Pernyataan Dasuki juga menyoroti isu-isu sensitif dalam dunia politik, seperti penggunaan nama agama dalam lelucon politik dan politik identitas yang menggunakan isu agama sebagai alat untuk meraih kemenangan.
Dasuki juga mengajak untuk menghentikan lelucon-lelucon politik yang mengaitkan nama agama dan menolak politik identitas yang memanfaatkan isu agama sebagai alat untuk pemenangan dalam politik.
Pentingnya menjaga netralitas dalam menghadapi Pemilu juga ditekankan oleh Dasuki, khususnya kepada peserta Silatnas MUI. Ia mengajak untuk mengedepankan Ukhuwah Islamiyah dan Ukhuwah Wathaniyah serta menjaga netralitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Semua ini menandakan kesadaran akan bahaya politik identitas dan upaya bersama untuk menjaga integritas Pemilu sebagai proses demokratis yang sehat.
Dalam suasana Silatnas MUI, perwakilan dari berbagai tokoh agama, seperti Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Khonghucu, turut hadir. Kehadiran mereka bersama-sama dalam acara tersebut mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan antarumat beragama dalam menjaga keberlangsungan demokrasi.
Di akhir acara, seluruh tokoh agama menandatangani Deklarasi Pemilu Damai, yang mencakup komitmen untuk menjaga demokrasi, mendukung proses pemilu, dan mengajak warga negara Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya dengan penuh tanggung jawab.
Deklarasi ini bukan hanya simbolik, melainkan sebuah langkah konkrit untuk mengajak seluruh elemen masyarakat, dari berbagai latar belakang agama dan keyakinan, untuk bersatu demi keberlangsungan demokrasi. Langkah ini menunjukkan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di atas perbedaan agama merupakan fondasi yang tak tergoyahkan dalam menjalankan proses demokrasi.
Namun, peran dan partisipasi kelompok masyarakat lainnya juga tak kalah pentingnya. Mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus, yang mencakup berbagai organisasi seperti IMM, PMII, GMKI, Hikmahbudhi, LMND, KMHDI, PMKRI, dan KAMMI, juga turut bersuara dalam menjelang Pemilu 2024. Dalam sebuah Diskusi Publik dan Deklarasi Kebangsaan Cipayung Plus, mereka menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IM) Abd Musawir Yahya menekankan bahwa persatuan nasional harus dikedepankan dalam Pemilu 2024 untuk menghindari polarisasi politik. Kesatuan nasional dianggap sebagai pondasi utama dalam menghadapi proses maupun pascapemilu, dan menjadi kunci untuk meminimalisir potensi kerugian akibat konflik politik yang berkepanjangan.
Perspektif Cipayung Plus ini mengangkat Pemilu 2024 sebagai momentum untuk membahas gagasan dan programatik yang dapat memberikan solusi nyata terhadap berbagai tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Gagasan ini bukan hanya terfokus pada aspek politik semata, melainkan juga pada upaya meningkatkan kesejahteraan kaum muda, yang merupakan bagian integral dari pembangunan bangsa.
Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (PP Hikmahbudhi) Wiryawan menyoroti pentingnya menjadikan kaum muda sebagai subjek politik, bukan hanya sebagai objek. Artinya, kaum muda bukan hanya dipandang sebagai kelompok yang perlu dimanfaatkan dalam konteks politik, melainkan sebagai pemain yang memiliki peran dan kontribusi signifikan dalam membangun masa depan bangsa.
Cipayung Plus juga menekankan perlunya mendorong para calon presiden, calon wakil presiden, partai politik, dan legislatif untuk melibatkan kaum muda dalam pengambilan keputusan. Ini termasuk membuka ruang seluas-luasnya bagi kaum muda dalam ruang kekuasaan jika mereka memenangkan Pemilu 2024.
Dalam konteks ini, Pemilu bukan hanya tentang memenangkan pertarungan politik, tetapi juga tentang bagaimana para pemimpin terpilih dapat mengatasi masalah-masalah konkret yang dihadapi oleh kaum muda, seperti akses pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan perubahan iklim.
Dengan langkah-langkah yang diambil oleh Cipayung Plus, kelompok mahasiswa ini menunjukkan komitmennya untuk tidak hanya mengajukan tuntutan, tetapi juga untuk berpartisipasi secara aktif dalam menjaga integritas Pemilu.
Mereka berkomitmen untuk mengawal Pemilu agar tetap berjalan dengan kualitas, transparan, demokratis, damai, jujur, dan selalu mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.
Pentingnya netralitas TNI-Polri dan aparatus negara lainnya juga disoroti oleh Ketua Umum Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN LMND) Muhammad Asrul. Dalam konteks ini, netralitas menjadi kunci untuk menjaga stabilitas politik pada momentum Pemilu 2024.
Dengan netralitas yang terjamin, diharapkan proses Pemilu dapat berlangsung tanpa intervensi yang tidak sehat, sehingga hasilnya dapat mencerminkan kehendak rakyat dengan jujur dan adil.
Marilah kita menjadikan Pemilu sebagai peluang untuk membangun masa depan yang lebih baik. Melalui partisipasi aktif dan kesadaran akan tanggung jawab kita sebagai warga negara, kita dapat membentuk pemerintahan yang mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
Semoga Pemilu 2024 menjadi tonggak sejarah yang membawa bangsa Indonesia menuju arah yang lebih baik, di mana persatuan dan demokrasi menjadi pilar utama dalam pembangunan negara.
)* Penulis adalah kontributor Persada Institute
