Opinion

Aparat Keamanan Gencarkan Patroli Jelang Pemilu, Antisipasi Manuver KST Papua

Oleh : Marcellino Angel Krey )*

Jajaran aparat keamanan Republik Indonesia (RI) terus menggencarkan patroli, terlebih menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 seperti sekarang ini. Patroli yang dilakukan tersebut memiliki tujuan utama yakni mengantisipasi bagaimana manuver yang dilakukan oleh Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua agar tidak sampai mengganggu jalannya kondusifitas dalam pelaksanaan pesta demokrasi.

Aparat keamanan dari personel gabungan yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Intelijen Negara (BIN) terus menggelar patroli di beberapa wilayah di Bumi Cenderawasih, khususnya pada daerah yang memang masih dianggap rawan akan adanya serangan ataupun gangguan KST seperti di wilayah Papua Pegunungan.

Patroli gabungan tersebut dilakukan untuk bisa mengantisipasi adanya kemungkinan atau potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 yang dilakukan oleh gerombolan seperatis itu.

Dalam patroli gabungan tersebut, dipimpin secara langsung oleh Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Lanny Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Umar Nasatekay dan juga melibatkan sebanyak seratus prajurit dari personel gabungan TNI dan Polri. Untuk rute patroli sendiri khususnya di beberapa wilayah yang dianggap sangat berpotensi akan adanya gangguan KST Papua.

Mengenai hal itu, AKBP Umar mengatakan bahwa patroli yang dilakukan oleh aparat keamanan memang sebagai bentuk kesiapan dari pihak TNI dan Polri untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum mendatang dan juga pengawalan dari aparat keamanan untuk mendukung penuh terlaksanananya Pemilu yang damai.

Bukan hanya melakukan pengamanan Pemilu saja, namun aparat keamanan pun juga melakukan patroli tersebut sebagai bentuk wujud nyata mereka untuk mengantisipasi adanya gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat (kamtibmas), terlebih di daerah yang memang dianggap masih rawan serangan KST Papua.

Maka dari itu, hendaknya seluruh pihak mampu terus bergandengan tangan dalam menjaga situasi dan kondisi di tengah masyarakat agar tetap aman dan kondusif. Tidak bisa dipungkiri bahwa seluruh pihak tersebut sama-sama memiliki peran penting mereka masing-masing dalam menjaga keamanan, sehingga terkait sektor keamanan sama sekali tidak bisa jika hal tersebut dipasrahkan hanya kepada personel TNI dan Polri saja, melainkan semua pihak memiliki peran penting karena keamanan merupakan salah satu kunci penting untuk bisa memajukan suatu daerah, termasuk di Papua.

Sementara itu, Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto menyebutkan bahwa mekanisme patroli yang dilakukan oleh jajaran aparat keamanan personel gabungan di wilayah konflik Papua itu juga akan dilengkapi dengan penggunakan alat canggih, salah satunya adalah melalui pantauan dari drone.

Baginya, adanya penggunaan drone di beberapa titik yang memang dianggap rawan itu sengaja dilakukan untuk bisa meminimalisasi adanya korban jiwa dari pihak aparat keamanan sendiri. Jika misalnya daerah yang dikunjungi oleh drone itu bisa dipastikan telah aman dan steril, maka selanjutnya personel baru akan diterjunkan untuk melakukan pengamanan pada lokasi tersebut dari ancaman KST Papua.

Sehingga kini, patroli tidak dilakukan dengan metode lama, yakni langsung masuk ke pedalaman hingga sejauh 10 atau 20 Kilometer (Km), namun aparat keamanan sekarang menggunakan sebuah teknologi canggih dengan memanfaatkan drone. Pemanfaatan teknologi tersebut juga menjadi salah satu bentuk nyata bagaimana keamanan bangsa terus mengalami kemajuan dan pembaharuan sesuai dengan perkembangan era dan teknologi di jaman sekarang.

Berbagai macam operasi intelijen juga akan terus digencarkan di Bumi Cenderawasih. Pendekatan yang dilakukan oleh aparat keamanan pun akan bervariatif, namun secara garis besar sebagai pendekatan utama yang dikedepankan adalah secara humanis atau soft approach. Namun, jika ternyata ada perlawanan yang dilakukan oleh KST Papua, maka pendekatan tersebut akan berubah menjadi hard approach sebagai langkah upaya terakhir yang dilakukan.

Di sisi lain, Pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui Kemenko Polhukam juga terus melakukan upaya pemantauan dan juga pencegahan pada berbagai macam potensi akan kerawanan gangguan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 yang dilakukan oleh KST Papua. Adanya pemantauan tersebut dilaksanakan oleh aparat keamanan yang berkolaborasi dengan pihak penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Deputi Bidang Koordinasi Politik Kemenko Polhukam Dalam Negeri, Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Heri Wiranto mengungkapkan bahwa salah satu hal yang terus dipantau adalah bagaimana perkembangan dari Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua. Maka dari itu, pemerintah kemudian memasukkan potensi adanya gangguan dari KST itu sebagai salah satu kerawanan dalam gelaran pesta demokrasi di Tanah Air.

Penggencaran patroli memang merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, utamanya untuk bisa mengantisipasi adanya manuver yang dilakukan oleh KST Papua dalam seluruh gerakan dan upaya mereka untuk mengganggu keamanan dalam proses Pemilu. Pelaksanaan Pesta Demokrasi hendaknya bisa berjalan dengan lancar, aman dan damai tanpa gangguan pihak manapun.

)* Mahasiswa Papua Tinggal di Surabaya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button