Oleh : Fernando Louis Kandani )*
Aparat keamanan terus berupaya untuk memastikan agar situasi dan kondisi di wilayah Tanah Papua tetap kondusif. Untuk itu, penambahan sebanyak ratusan personel langsung dikerahkan, khususnya di beberapa daerah yang memang menjadi titik rawan aksi Kelompok Separatis dan Teroris (KST) selama ini.
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua, Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Mathius D Fakhiri mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan penambahan hingga sebanyak 600 bintara untuk memberikan bantuan kepada kepolisian resor (polres) setempat yang memang selama ini terus menjadi titik rawan akan serangan gerombolan separatis tersebut.
Sejauh ini, setidaknya terdapat sebanyak sembilan wilayah yang dikategorikan sebagai titik rawan dari serangan serta gangguan KST Papua, kesembilan wilayah tersebut antara lain Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Nduga, Intan Jaya dan Kabupaten Nduga.
Adanya penambahan hingga ratusan personel tersebut bertujuan untuk melakukan back up karena memang beberapa anggota dari aparat keamanan di beberapa polres tersebut ada yang ditarik untuk melakukan pengamanan pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang juga sebentar lagi akan dilaksanakan di Indonesia.
Kapolda sendiri mengaku bahwa dirinya telah mengingatkan pihak Kapolres untuk tidak melibatkan para bintara remaja secara langsung di lapangan, melainkan hanya lebih untuk melakukan penanganan saja di Mapolres.
Sementara itu, beberapa personel dari Polda Papua yang akan melakukan pengamanan Pemilu sendiri baru akan bergeser dan melaksanakan tugas tersebut sekitar pertengahan bulan Januari 2024 ini. Irjen Pol Mathius D. Fakhiri kemudian berharap agar pelaksanaan pesta demokrasi dan kontestasi politik tersebut bisa berjalan dengan aman dan damai tanpa adanya gangguan apapun termasuk dari KST Papua.
Di sisi lain, memang terwujudnya situasi yang aman, kondusif dengan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang baik tentu tidak akan bisa terlaksana jika hal itu hanya diupayakan oleh aparat keamanan saja.
Melainkan, terwujudnya kamtibmas tentunya sangat mengandalkan pula bagaimana partisipasi serta peranan aktif yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah tersebut sendiri. Maka dari itu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus memberikan imbauan kepada masyarakat sipil orang asli Papua (OAP) agar mampu menahan diri dari berbagai macam upaya adanya provokasi.
Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) XVII / Cenderawasih, Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Izak Pangemanan mengatakan bahwa dengan adanya peran aktif dari masyarakat tentu sangat penting, bukan hanya sekedar untuk menjamin kamtibmas berjalan dengan kondusif saja, melainkan akan mampu menjamin keberlangsungan pembangunan di Bumi Cenderawasih juga.
Untuk itu, dirinya mengajak kepada seluruh masyarakat agar bisa secara bersama-sama dalam menjaga keamanan di Tanah Papua agar pembangunan yang selama ini digencarkan oleh Pemerintah Pusat juga bisa jauh lebih optimal lagi dan mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat Papua sendiri.
Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam era kepemimpinan Presiden Republik Indonesia (RI) saat ini, yakni Joko Widodo (Jokowi) memang pembangunan secara merata terus berupaya untuk diwujudkan, bahkan juga termasuk di Bumi Cenderawasih, yang mana tujuan utamanya adalah semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pihak TNI kemudian juga memastikan bahwa mereka akan terus memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam mengusut tuntas seluruh pelaku yang selama ini terus menggencarkan berbagai macam aksi gangguan, mulai dari serangan hingga pengrusakan fasilitas di Provinsi paling Timur Tanah Air itu.
Mayjen TNI Izak Pengamanan kemudian menambahkan bahwa selama ini gerakan yang dilakukan oleh KST Papua dengan menggaungkan isu terkait dengan Papua Merdeka tidak akan pernah berhasil. Pasalnya isu yang mereka gaungkan tersebut ternyata memang sama sekali bukan mewakili masyarakat Bumi Cenderawasih, melainkan justru hanya demi kepentingan pribadi dan kelompoknya saja.
Selain itu, sudah sangat jelas bahwa status yang dimiliki oleh Papua yakni menjadi bagian yang sama sekali tidak bisa dipisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Papua juga merupakan bagian dari Indonesia secara integral, yang mana hendaknya seluruh masyarakat setempat mampu bersatu untuk melawan adanya ancaman serta isu provokasi dari KST.
Untuk memastikan kelancaran akan pengamanan yang dilakukan, pihak TNI kemudian juga menggunakan sejumlah fasilitas canggih seperti adanya drone yang dimanfaatkan untuk melakukan patroli pengamanan akan tindak kejahatan yang dilakukan oleh gerombolan separatis tersebut.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan bahwa mengenai penggunaan teknologi memang kini sudah ada dan dimanfaatkan oleh personel aparat keamanan. Sehingga untuk melakukan patroli kini sudah tidak perlu lagi masuk ke pedalaman hingga 10 atau 20 kilometer (km), namun cukup dengan menggunakan drone saja kemudian nanti akan dilakukan penerjunan personel.
Dalam memastikan situasi dan kondisi yang aman serta kondusif di Tanah Papua, aparat keamanan melakukan penambahan hingga sebanyak ratusan personel untuk diterjunkan secara langsung, khususnya pada sembilan daerah yang memang sampai saat ini terus dianggap sangat rawan akan gangguan dari KST.
)* Mahasiswa Papua Tinggal di Jakarta
